19 Oktober 2017 | Reza - Redaksi | CCTV

Penerapan Sistem Tilang CCTV Direstui PT DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah merespons rencana penegakan hukum tilang lewat kamera pengawas (CCTV). Sistem ini dianggap dapat dilaksanakan secara penuh lantaran telah memiliki landasan hukum yang jelas.

Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Halim Pagarra. Melanjutkan itu, Halim menuturkan jajaran kepolisian kini tengah menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum terkait rencana penerapan sistem tilang teranyar ini. Pihaknya tinggal menuangkan rencana itu secara tertulis dan kemudian dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Lebih jauh dituturkan, isi surat tersebut digunakan sebagai dasar Pengadilan Tinggi untuk mengundang Pengadilan Negeri (PN) di wilayah Jakarta. "Ini diperlukan untuk menyamakan cara pandang yang sama tentang rencana penegakan hukum dengan menggunakan bantuan peralatan elektronik," ucapnya di markas Polda Metro Jaya.

Berkaitan dengan landasan hukum, penerapan sistem tilang CCTV ini sejatinya terlah tertuang dalam dua peraturan yang sudah ada. Pertama, Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan hasil cetak alat elektronik sebagai alat bukti sah sesuai dengan hukum.

Kedua, Pasal 272 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan penggunaan alat elektronik untuk mendukung giat lalu lintas dan sebagai alat bukti di pengadilan. Karenanya Halim berharap penerapan sistem ini bisa dimulai secepatnya di Ibukota. "Intinya pengadilan sudah setuju. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa," tuntasnya.



Share :
Laporkan Artikel

Komentar


Kirim Komentar