14 Desember 2016 | Denny - Redaksi | News

Ini Standarisasi K3 di Perkantoran Menurut Peraturan Kemenkes

Ilustrasi K3

Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran. Peraturan yang berlaku mulai November 2016 ini memiliki empat poin standarisasi K3.

Keempat poin itu adalah keselamatan kerja; kesehatan kerja; kesehatan lingkungan kerja perkantoran; dan Ergonomi Perkantoran. Seluruhnya harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menciptakan perkantoran yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktifitas kerja.

"Dalam PMKI ini juga kita atur Standar Keselamatan Kerja, meliputi persyaratan keselamatan kerja perkantoran dan kewaspadaan bencana perkantoran," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Kewajiban bagi tiap perusahaan untuk menjalankan K3 ini tertuang dalam VI Bab dan 28 Pasal. Selain mengatur tempat kerja yang aman dan nyaman, dalam regulasi ini dijabarkan pula manajemen tanggap darurat gedung saat terjadi bencana.

Selain itu, PMK tentang K3 juga mengatur kewajiban tiap gedung agar memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) dengan roda; sistem alarm kebakaran; hydrant; pemadam kebakaran tetap yang menggunakan media pemadaman air bertekanan yang dialirkan melalui pipa-pipa dan selang; sistem sprinkler otomatis; dan sistem detektor asap. Kemudian ada pula tata cara evakuasi yang mengatur rute dan pelaksanaan evakuasi saat terjadi bencana.



Share :
Laporkan Artikel

Komentar


Kirim Komentar