16 April 2018 | Denny - Redaksi | News

Banyak Gedung di Lombok Barat Belum Penuhi Standar Keamanan

Ilustrasi

Sarana dan prasarana proteksi keamanan dan bahaya kebakaran adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi di setiap gedung dan bangunan, tak terkecuali milik pemerintah atau swasta. Namun di Kabupaten Lombok Barat (Lombar), banyak gedung pemerintahan yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lobar, Fauzan Husniadi mengatakan, penerbitan izin operasi sebuah gedung atau tempat usaha, mestinya tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan konstruksi dari gempa saja. Namun, juga harus menpertimbangkan pencegahan terhadap kebakaran. “Banyak yang tidak memperhitungkan langkah antisipasi. Kalau sudah kejadian, baru ribut,” katanya.

Dia menambahkan, dalam proses pengajuan izin operasi gedung atau izin usaha, rekomendasi tentang tindak pencegahan kebakaran belum diperhitungkan. “Jangankan bangunan lain di luar, di komplek gedung pemerintahan kita pun belum sepenuhnya memperhitungkan hal itu. Contoh, fasilitas hydrant dan apar yang sangat minim di komplek Kantor Bupati Lobar di Giri Menang,” tambah Fauzan.

Ia pun meminta, agar keamanan gedung ini menjadi rekomendasi terbitnya sebuah izin usaha. Terutama perhotelan, restoran, dan tempat-tempat usaha yang sifatnya publik dan sangat terbuka. Dari pengalamannya, tempat usaha yang mengalami kebakaran ternyata tidak memiliki peralatan memadai untuk menanggulangi kebakaran dengan cepat.

Sementara itu, Kepala Damkar Kabupaten Lombok Utara (KLU) Harif Chandra menambahkan, setiap 500 meter persegi sebuah area gedung, harus ada satu hidran lengkap. Baik itu pompa, bak penampungan, maupun air yang siap dipakai kapan saja dibutuhkan. “Belum lagi satu APAR di setiap ruangan, yang harus diisi ulang setiap 4 bulan sekali,” paparnya.

 



Share :
Laporkan Artikel

Komentar


Kirim Komentar